Oleh M. Ihya Ulumuddin Rahawarin* Tempora mutantur et nos mutamur in illis (Waktu berubah, dan kita berubah bersamanya)
KEPUTUSAN akhir untuk memindahkan status Ibu Kota Negara telah final. Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, resmi dipilih sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru bagi Republik Indonesia. Keputusan ini menjadi nafas kebangkitan baru di Pulau Kalimantan, seolah mengulang sejarah kejayaan Kerajaan Kutai Kartanegara—salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Meskipun letaknya tidak di jalur perdagangan internasional utama, posisi geografis Kutai di tepi Sungai Mahakam menjadi jalur perdagangan strategis pada masanya.
Selain kekayaan, flora dan fauna Bumi Borneo yang harus dijaga, salah satu faktor terpenting yang perlu diprioritaskan dalam investasi pembangunan IKN adalah kekayaan sumber daya manusianya (SDM) dan pemeliharaannya. Salah satu fokus yang penulis soroti adalah aspek pelayanan kesehatan nasional.
Sebagai pusat pemerintahan yang baru, IKN diharapkan melahirkan kebijakan yang mampu merevolusi aspek pelayanan kesehatan. Dalam pembangunannya, Indonesia perlu memiliki role model dari negara lain untuk dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan kesehatan nasional. Berdasarkan laporan CEO World, Taiwan menjadi negara dengan sistem layanan kesehatan terbaik di dunia pada tahun 2023 dengan skor indeks pelayanan kesehatan sebesar 78,72 poin.
Taiwan mengadopsi sistem asuransi kesehatan nasional (National Health Insurance/NHI) sejak tahun 1995. Ini adalah sistem berbasis asuransi yang dikelola oleh pemerintah. Meskipun, seperti Inggris, Taiwan menganut sistem single-payer, terdapat perbedaan karakteristik di antara keduanya. Sistem Taiwan dicirikan oleh aksesibilitas yang baik, cakupan populasi yang komprehensif, waktu tunggu yang singkat, biaya yang relatif rendah, serta bank data kesehatan nasional yang dimanfaatkan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti kualitas layanan yang bervariasi, lemahnya pengawasan, dan meningkatnya beban keuangan.
Taiwan merupakan negara kecil di Asia Timur dengan populasi sekitar 23 juta jiwa. Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, Taiwan mengalami transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri. Pemerintah Taiwan menggabungkan berbagai skema asuransi menjadi satu sistem nasional (NHI), mencakup asuransi tenaga kerja, pegawai pemerintah, petani, dan nelayan. Pendapatan NHI berasal dari kontribusi pekerja, pemberi kerja, serta pemerintah pusat dan daerah. Sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem retrospektif (RPS) dan prospektif (PPS). Pembayaran utama berbasis pada biaya layanan, dengan sistem fee-for-service, case-based payment, dan daily payment untuk masalah kejiwaan serta layanan komunitas.
Proses klaim untuk penyedia layanan sangat cepat dan berbeda dengan proses panjang seperti yang terjadi di AS dan Inggris. Hal ini menciptakan keterkaitan langsung antara aktivitas pelayanan dan pembayaran. Sebagian besar dokter umum di Taiwan berpraktik secara mandiri dan memperoleh pendapatan dari konsultasi, resep, prosedur kecil, serta layanan tambahan seperti bedah estetika dan pemeriksaan kesehatan mandiri. Pemeriksaan kesehatan yang dibayar secara pribadi umum dilakukan dan mencerminkan kekhawatiran tinggi masyarakat terhadap kondisi kesehatannya.
Hal ini memberikan banyak pelajaran bagi negara-negara berkembang. Pertama, birokrat memegang peran kunci dalam perencanaan kebijakan; rekrutmen terbuka, transparansi, dan kepemimpinan yang visioner sangat dibutuhkan. Kedua, pentingnya keterlibatan ahli dalam proses kebijakan sejak tahap awal, serta pentingnya waktu yang cukup untuk melakukan penelitian mendalam guna menghasilkan kebijakan berkesinambungan. Ketiga, peran penting politisi dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun demokrasi yang kuat dan memperjuangkan kebijakan publik yang baik.
Keempat, kebijakan NHI di Taiwan lahir dari proses tarik-ulur yang panjang dan memerlukan sinergi antara semua pihak untuk mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan bersama. Kelima, transformasi harus dilakukan secara berkelanjutan karena tidak ada satu kebijakan pun yang langsung sempurna; evaluasi dan perbaikan berkala adalah keharusan. Strategi multi-track dapat diterapkan agar layanan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, pendapatan, dan demografi masing- masing kelompok. Terakhir, salah satu keunggulan Taiwan adalah penerapan teknologi informasi (IT) yang kuat. Sistem ini terintegrasi dan mempermudah pelayanan, pendaftaran, sinkronisasi data rekam medis pasien, serta tindakan preventif oleh pemerintah. Tantangan bagi negara berkembang adalah pendanaan infrastruktur, pelatihan petugas, dan perlindungan terhadap ancaman cyber seperti cracking, hacking, phishing, dan pencurian big data.
Salah satu tantangan besar bagi IKN dalam aspek preventif-kuratif baik di tingkat regional maupun global adalah menjaga keamanan kesehatan nasional dari ancaman asymmetrical biological warfare. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 telah membuka mata dunia terhadap potensi serangan biologis dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Meskipun ancaman militer konvensional
seperti perang Rusia-Ukraina mendominasi perhatian publik, wabah penyakit menular tetap menjadi ancaman permanen yang perlu diwaspadai.
Wabah cacar monyet yang terjadi pada tahun 2022 dan bermula dari Inggris mengingatkan bahwa wabah menular skala kecil senantiasa mengintai umat manusia. Berbeda dengan senjata kimia, senjata biologis sulit dikendalikan karena potensi penyebarannya yang tak terbatas dan virulensinya yang tinggi. Di masa lalu, metode produksi dan penyimpanan patogen sangat kompleks, namun saat ini, kemajuan dalam bioteknologi memungkinkan modifikasi patogen, bahkan penciptaan patogen baru yang lebih stabil dan tahan terhadap perubahan suhu maupun bahan kimia tertentu.
Produksi agen patogen kini menjadi jauh lebih murah, mudah, dan aman. Contoh sejarah penggunaan senjata biologis seperti oleh Jepang (1932–1945) dalam skala besar menyebabkan lebih dari 10.000 kematian pada tawanan perang dan 200.000 korban sipil. Amerika Serikat pun pasca-Perang Dunia II pernah melakukan eksperimen senjata biologis terhadap warga sipil tanpa sepengetahuan mereka, seperti di San Francisco dan New York.
Tulisan ini mengingatkan bahwa IKN, sebagai pusat pemerintahan dan pusat reformasi kebijakan, termasuk kebijakan kesehatan nasional, harus dibangun dengan pendekatan yang visioner, berbasis teknologi, terintegrasi, dan mampu mengantisipasi ancaman masa depan, termasuk potensi terjadinya perang biologis asimetris.
Di sisi lain, perlu disadari pula bahwa keberadaan Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menopang keberadaan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Kaltara yang berada di bagian paling utara Pulau Kalimantan, memiliki letak geografis yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini menjadikan Kaltara sebagai Gerbang Utara IKN, baik dalam konteks konektivitas logistik, perdagangan lintas batas, maupun mobilisasi sumber daya pendukung pembangunan.
Menurut siaran Radio Republik Indonesia (RRI), posisi geografis Kaltara sangat ideal sebagai pintu masuk utama menuju kawasan IKN, terutama melalui wilayah Tarakan dan Tanjung Selor yang memiliki infrastruktur pelabuhan dan bandara yang terus dikembangkan. Pemerintah daerah bahkan telah mendorong pembangunan jalan paralel perbatasan, pelabuhan internasional, hingga jalur kereta api untuk menyokong mobilitas logistik dari dan menuju IKN (RRI, 2020).
Senada dengan itu, laporan dari Benuanta.co.id menegaskan bahwa Kaltara didorong untuk menjadi salah satu pusat logistik nasional dan pintu gerbang utama menuju IKN, baik untuk barang, orang, maupun kebijakan yang bersifat lintas negara. Potensi geografis ini menjadikan Kaltara bukan hanya sebagai wilayah penyangga, tetapi juga sebagai simpul strategis dalam konteks pertahanan, perdagangan, dan kesehatan nasional (Benuanta, 2022).
Dengan demikian, pembentukan sistem kesehatan nasional yang kuat di IKN juga harus memperhitungkan konektivitas dan potensi pendukung dari Kalimantan Utara, agar reformasi kebijakan yang dirancang tidak hanya efektif secara internal, tetapi juga responsif terhadap dinamika geopolitik dan potensi krisis regional, termasuk di bidang kesehatan.
jurnal kebijakan kesehatan indonesia : jkk ,volume 09 Artikel Penelitian No. 03 September • 2020 kebijakan asuransi kesehatan taiwan (taiwan national health insurance) dan pembelajaran bagi negara berkembang taiwan national health insurance policy and learning for developing countries ; Ardila Putri1 , Silvia Dian Anggraeni1 , Rika Isnarti1 , Rezya Agnesica H S1 1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, Universitas Pertamina
https://www.antaranews.com/berita/3918024/kompak-kebijakan-di-bidang- kesehatan-harus-perhatikan-kearifan-lokal https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2021.1880787 https://rri.co.id/tarakan/daerah/902428/posisi-strategis-kaltara-sebagai-pintu- masuk-ikn https://benuanta.co.id/index.php/2022/10/30/kaltara-didorong-jadi-pintu- gerbang-menuju-ibu-kota-negara-nusantara/91997/11/20/18/
*
