JAKARTA – Pemuda ICMI Kalimantan Utara menegaskan komitmennya menjadi garda depan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di wilayah perbatasan strategis 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Nunukan, Sebatik, dan Tarakan. Dalam audiensi resmi dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, Pemuda ICMI Kaltara bersama Aisyiyah Kaltara menyampaikan sejumlah usulan kolaboratif untuk menjawab persoalan PMI di daerah perbatasan.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian P2MI, Jl. Letjen MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (15/9), membahas fakta lapangan terkait tingginya angka deportasi PMI (Pekerja Migran Indonesia), kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta praktik penempatan nonprosedural yang masih marak terjadi di Kalimantan Utara. Data menunjukkan, sepanjang 2024 hingga awal 2025, ratusan PMI dideportasi melalui Nunukan, puluhan kasus TPPO berhasil diungkap, dan masih banyak upaya penyelundupan tenaga kerja ilegal yang digagalkan aparat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemuda ICMI Kaltara mengusulkan lahirnya program inovatif seperti “Sekolah Keluarga PMI” untuk edukasi pra-keberangkatan, literasi hukum, hingga penguatan ekonomi keluarga. Aisyiyah Kaltara juga menekankan pentingnya pendekatan perlindungan berbasis gender, mengingat banyaknya PMI perempuan yang rentan, serta perlunya dukungan bagi keluarga PMI melalui literasi keuangan, kesehatan, dan parenting jarak jauh.
Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan bahwa peran pemuda, akademisi, serta organisasi perempuan di perbatasan sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan PMI yang berkelanjutan. “Kami menyambut baik inisiatif Pemuda ICMI dan Aisyiyah Kaltara. Sinergi pemerintah dengan masyarakat sipil di daerah perbatasan menjadi kunci dalam menghadapi persoalan PMI,” ujarnya.
Ketua Pemuda ICMI Kaltara, dr. Ihya, menyampaikan apresiasinya atas respon positif dari Kementerian. “Kami melihat ada harapan baru dengan terbukanya ruang kolaborasi ini. Pemuda ICMI Kaltara siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melahirkan solusi nyata bagi PMI dan keluarganya di perbatasan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Aisyiyah Kaltara, Mardiana, yang menekankan pentingnya perlindungan berbasis keluarga. “Perempuan PMI dan keluarga mereka adalah kelompok yang paling rentan. Aisyiyah Kaltara siap berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan agar keluarga PMI tetap kuat meski terpisah jarak,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Dzulfikar Ahmad Tawalla menjadwalkan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada pertengahan Oktober mendatang untuk melihat langsung kondisi di lapangan serta mematangkan model kolaborasi perlindungan PMI yang diinisiasi oleh Pemuda ICMI Kaltara bersama Aisyiyah dan jaringan masyarakat sipil kalimantan utara.
